Infobeken.Com, Jakarta – Pegiat media sosial Noviana, yang lebih dikenal dengan nama Novie Bule, angkat bicara menanggapi pelaporan terhadap politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning atas pernyataannya yang menyebut bahwa “Soeharto pembunuh jutaan rakyat.”
Melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada Kamis (13/11/2025), Novie menilai bahwa ucapan Ribka bukanlah bentuk ujaran kebencian, melainkan refleksi sejarah yang memiliki dasar hukum, legitimasi akademik, dan dukungan data resmi negara.
“Pernyataan itu bukan ujaran kebencian. Itu suara sejarah. Fakta yang telah tercatat dalam laporan resmi Tim Pencari Fakta Komnas HAM. Berdasarkan temuan lembaga negara tersebut, pihak yang disebut paling bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat di masa itu adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang berada langsung di bawah komando Presiden Soeharto,” tegas Novie.
Menurutnya, pelaporan terhadap Ribka justru mencerminkan upaya untuk membungkam ingatan sejarah dan memanipulasi kesadaran publik melalui kekuatan politik. Ia mempertanyakan standar ganda hukum yang digunakan oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung terhadap pernyataan tersebut.
“Jika Ribka dilaporkan karena dianggap ‘tidak punya dasar hukum’ sebab belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto membunuh jutaan rakyat, lalu bagaimana dengan pernyataan Fadli Zon yang menyebut tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM terhadap Soeharto tidak terbukti secara hukum? Bukankah itu juga klaim sepihak tanpa dasar yuridis?” tanya Novie tajam.
Lebih lanjut, Novie menyoroti bahwa hingga kini belum pernah ada putusan pengadilan, pengakuan resmi negara, maupun hasil penyelidikan independen yang menyatakan Soeharto “tidak korupsi” atau “tidak terlibat” dalam tragedi 1965.“Jadi siapa yang sebenarnya sedang memutarbalikkan fakta?” tambahnya.
Novie juga mendesak pemerintah untuk tidak terus-menerus menutup mata terhadap sejarah kelam bangsa. Ia menyerukan agar negara membuka seluruh arsip pelanggaran HAM masa lalu dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“Jika negara serius pada HAM dan keadilan, maka buka semua dokumen, bongkar arsip sejarah, dan biarkan kebenaran bicara! Jangan hanya menindak orang yang berani mengungkap fakta, tapi diam terhadap mereka yang memanipulasi sejarah demi kepentingan politik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Novie menegaskan bahwa pelaporan terhadap tokoh-tokoh kritis seperti Ribka Tjiptaning adalah bentuk kriminalisasi terhadap ingatan kolektif bangsa.
“Saya menuntut: hentikan upaya kriminalisasi terhadap suara sejarah dan pertanggungjawaban moral. Jangan biarkan kebenaran sejarah diredam oleh kekuatan politik atau propaganda. Suara Ribka adalah gema nurani bangsa yang menolak lupa!” pungkasnya. (YS)
