Infobeken.com, Jakarta — Puluhan ribu Kepala Desa (Kades) dari berbagai wilayah di Indonesia dikabarkan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Istana Negara. Aksi ini digelar sebagai respons atas belum dicairkannya Dana Desa Non-Earmark Tahap II Tahun Anggaran 2025, yang menjadi tumpuan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Keterlambatan pencairan dana tersebut disebut telah menghambat sejumlah program prioritas desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, hingga kegiatan peningkatan ekonomi berbasis masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima Analisasiber.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini belum menyalurkan dana tersebut karena masih menunggu penyelarasan regulasi terkait kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Proses penyesuaian regulasi ini disebut berdampak langsung pada mekanisme penyaluran Dana Desa Non-Earmark, sehingga menyebabkan ribuan desa di seluruh Indonesia belum menerima alokasi tahap berikutnya.
Situasi ini memicu kekhawatiran para Kades, mengingat banyak program pembangunan yang sudah dijadwalkan terancam tertunda dan tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa kepastian anggaran.
Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak Kemenkeu untuk segera menyelesaikan kendala administratif yang menghambat pencairan. Apdesi juga meminta Komisi XI DPR RI turun tangan mendorong pemerintah agar menetapkan jadwal pencairan yang jelas dan tidak kembali mengalami penundaan.
Apdesi menilai bahwa kelambatan penyaluran dana ini berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas sosial dan ekonomi desa, mengingat sebagian besar program pembangunan desa sangat bergantung pada Dana Desa Non-Earmark.
Aksi unjuk rasa besar para Kepala Desa dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat apabila pemerintah tidak segera memberikan solusi konkret atau kepastian jadwal pencairan dana.
(Red/YS)
