JAKARTA – Trust Indonesia menilai Presiden Jokowi dapat mewariskan hal yang baik dalam pemerintahannya dengan menunjukkan komitmen netralitas pemerintah dalam pemilu 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal mengatakan komitmen dan tindakan Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas pemerintah menjadi warisan terbaik rezim Jokowi di akhir pemerintahannya.
“Legasi (warisan) terbaik Jokowi adalah menjaga netralitas pemerintah. Tidak ada yang lain. Publik sangat menantikan komitmen Presiden Jokowi soal netralitas,” ujarnya dalam rilis akhir tahun yang disampaikan kepada awak media, Minggu (31/12) sore.
Menurut Azhari, di tengah pesimisme publik atas netralitas pemerintah dan institusi negara yang berada di bawah kendali Presiden Jokowi, peringatan publik seperti ini memang perlu terus dimunculkan. Pasalnya, saat ini, diluar aksi pengawasan pemilu secara langsung, hanya tekanan melalui pernyataan yang bisa dilakukan oleh publik.
“Publik harus terus-menerus mengingatkan perkara netralitas pemerintahan Presiden Jokowi ini. Saat ini, hanya tindakan ini yang bisa dilakukan oleh publik. Tekanan-tekanan melalui pernyataan dan peringatan ini seringkali efektif membuat penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah menjaga netralitas,” jelas dia.
Sejalan dengan itu, Azhari pun kembali mengingatkan pentingnya netralitas untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dan lembaga pemerintahan lainnya. Menurutnya, di tengah fakta menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga negara, tindakan konkret Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas lembaga pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Jika Jokowi ingin meninggalkan sebuah legacy yang baik sepanjang kepemimpinannya, maka Jaga lah netralitas pemerintah dalam pemilu 2024 mendatang. Tindakan tersebut juga akan jadi solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tutur dia.
Merujuk hasil survei nasional Trust Indonesia pada Februari 2023 lalu, jika dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan (downtrend) kepercayaan publik kepada sejumlah lembaga pemerintahan. Misalnya tingkat kepercayaan publik kepada Presiden, turun dari 86,3 persen ke level 84,0 persen. Serupa, tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masing masing menurun ke level 70,7 persen dan 72,4 persen. (sat)
Komentar