Infobeken.com | Jakarta — Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom Nasional, Prof. DR KH Sutan Nasomal SE, SH, MH, menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya memiliki tugas besar untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem perekonomian nasional yang hingga kini dinilai masih sarat dengan “benang kusut”. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara bersama para pemimpin redaksi media cetak dan online di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11)
Menurut Prof Sutan, terobosan Kementerian Keuangan dalam mendorong bantuan kredit lunak bagi pelaku usaha kecil dan menengah merupakan langkah yang tepat dan sudah lama ditunggu masyarakat. Namun, ia menilai upaya tersebut tidak akan optimal tanpa keberanian pemerintah menata ulang sektor perbankan dan sistem pengawasan nasional.
“Bank Punya Uang, Tetapi Tidak Berani Membuka Jalur Proyek”
Prof Sutan mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama terletak pada pola kebijakan perbankan yang terlalu berpihak pada pengusaha besar, sementara pelaku UMKM—yang jumlahnya mencapai puluhan juta—justru kesulitan mendapatkan akses kredit.
“Bank punya uang, tetapi tidak berani membuka jalur untuk proyek. Ada proyek, tetapi tidak ada uangnya. Padahal jutaan UMKM mampu bekerja membangun ekonomi yang sehat, hanya butuh dorongan dan keberanian pemerintah,” tegasnya.
Ia meminta Menteri Purbaya untuk memanggil seluruh pimpinan eksekutif bank dan memastikan mereka tidak mempersulit kredit masyarakat kecil. Ia menilai selama ini bank justru lebih banyak merangkul pengusaha besar yang tidak jarang macet dalam pembayaran.
Seruan Memutus Benang Kusut Sistem Ekonomi dan Pengawasan
Prof Sutan menekankan bahwa persoalan ekonomi Indonesia tidak semata-mata terletak pada anggaran, melainkan pada lemahnya pengawasan dan adanya oknum-oknum pemerintah yang “bermain dua kaki”.
Ia mencontohkan hasil inspeksi mendadak Menteri Purbaya ke Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, yang menemukan sejumlah kejanggalan dan indikasi lemahnya sistem pengawasan.
“Benang kusut ini merugikan negara. Banyak oknum yang bermain, ini bukan rahasia lagi,” ujarnya.
Sutan juga menyoroti membanjirnya barang impor tidak wajar yang berdampak pada hancurnya industri nasional. Banyak pabrik harus tutup dan memindahkan produksi ke luar negeri, sehingga PHK massal tak terhindarkan.
Dorongan Reformasi Sistem dan Ketegasan Penegakan Hukum
Dalam pandangannya, pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat dan kepala daerah yang terlibat dalam permainan rente ekonomi.
“Setelah ekonomi berantakan seperti saat ini, pihak yang bermain di banyak sektor harus dibuang. Sistem yang kusut ini harus digunting. Tangkap oknum-oknumnya agar sistem sehat bisa kembali berjalan,” ujar Prof Sutan.
Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini tidak stabil, sehingga hanya negara yang memiliki sistem sehat dan penegakan hukum kuat yang mampu bertahan.
Bangun Hal Baru, Jangan Cari yang Sudah Tenggelam
Prof Sutan menyoroti bahwa pemerintah tidak boleh terpaku pada kebijakan lama yang tidak lagi relevan. Ia mendorong terciptanya terobosan-terobosan baru untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menghidupkan kembali industri nasional.
“Jangan mencari hal yang sudah tenggelam. Ciptakan yang baru untuk mendorong kekuatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat kecil sangat menunggu keberpihakan nyata pemerintah—terutama dalam membuka lapangan kerja, memberikan kredit produktif, dan menata ulang sistem yang rusak.
Narasumber:
Prof DR KH Sutan Nasomal SE, SH, MH
Penulis & Editor : ( ys).
